Pengusaha Minta PPN untuk Kerajinan dan Batik Dihapus

Pengusaha Minta PPN untuk Kerajinan dan Batik Dihapus

"Jika pelanggan harus membayar pajak itu memberatkan, di sisi lain barang serupa dari negara tetangga harganya bisa Be More

murh karena di negara asal pemeirintahnya memberikan banyak insentif baik kredit ekspor, bunga rendah maupun pajak

Insentif, ini harus menjadi contoh Indonesia, "paparnya. Sesuai dengan Angga, jika produk ini membuat kebutuhan pelanggan

untuk membayar PPN maka ini akan sangat memberatkan konsumen. "Batik adalah peradaban bangsa, perkembangannya adalah

membutuhkan pelestarian batik. Penghapusan PPN pada karya batik sangat krusial sehingga terhindar dari punahnya

batik amatir, '' Jika pengrajin lesu karena PPN ini bisa jadi teror etnis kita, "katanya. Motifnya, pemerintah

perlu memperhatikan industri riil dan UKM yang telah terbukti memiliki daya tahan dibandingkan dengan industri keuangan. Dan

membantu perekonomian melalui krisis. Angga mencontohkan, membatik untuk produk UKM yang seharusnya tidak memberatkan pelanggan dan

UKM. Asosiasi Manajer Muda (HIPMI) memberikan masukan kepada pihak berwenang untuk menghapus pajak PPN (pajak pertambahan nilai) untuk Batik

dan produk kerajinan. "Kami menganggap ilustrasi batik, persaingan dengan barang-barang China dan bayangan MEA harus dihadapi dan

siap. Nah, di antara pelatihan tersebut menggunakan biaya batik yang kompetitif sehingga orang lebih memilih produk lokal dengan menggunakan aplikasi

PPN harga akan lebih besar karena diperlukan suatu terobosan agar bisa bersaing dengan produk eksternal yang tidak

mudah mulai membanjiri pasar, "kata Anggawira, Ketua Badan Pusat Organisasi HIPMI dalam tulisannya

pernyataan diperoleh voice.com, Senin (16/11/2015). Ia berharap, masa depan batik harus didorong oleh pemerintah dengan memberikan pajak

insentif untuk memperbaiki persaingan di negara ini. Angga mengatakan akan mendukung pertumbuhan jumlah dan kualitas produk UKM

yang bisa meresap ke pasar dunia.Baca juga: harga plakat